Pengadilan Agama Bawean

."Selamat Datang Di Website Kami Pengadilan Agama Bawean".

Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Bawean

	Nama	:	Drs. Agus Suntono.
	Nip	:	19650303 1994 031 007
	Tempat Lahir	:	Ponorogo
	Tanggal Lahir	:	5 Maret 1965
	Jabatan	:	Ketua Pengadilan AgamaBawean
	PendidikanTerakhir	:	SI Fak. Syariah

	Nama	:	Halifi, S.H.
	Nip	:	19660807 199203 1003
	Tempat Lahir	:	Tanjung Pandan
	Tanggal Lahir	:	7 Agustus 1966
	Jabatan	:	Wakil Panitera
	PendidikanTerakhir	:	S1 Fak. Hukum

	Nama	:	Moh. Hakim
	Nip	:	19621201 199203 1 001
	Tempat Lahir	:	Gresik
	Tanggal Lahir	:	1 Desember 1962
	Jabatan	:	Wakil Sekretaris
	PendidikanTerakhir	:	SMA

	Nama	:	Moh. Nafi' , S.H
	Nip	:	19820509 200604 1 011
	Tempat Lahir	:	Kediri
	Tanggal Lahir	:	9 Mei 1982
	Jabatan	:	Panmud Hukum/Panitera Pengganti
	PendidikanTerakhir	:	S1 Fak. Hukum

	Nama	:	Syamsudl Dluha, S.Kom
	Nip	:	19840723 200904 1 003
	Tempat Lahir	:	Gresik
	Tanggal Lahir	:	23 Juli 1984
	Jabatan	:	Kaur Umum/Jurusita Pengganti
	PendidikanTerakhir		S1 Komputer

	Nama	:	Atiman
	Nip	:	19700421 200604 1 002
	Tempat Lahir	:	Probolinggo
	Tanggal Lahir	:	21 April 1970
	Jabatan	:	Jurusita Pengganti
	PendidikanTerakhir	:	SMA

"Selamat Datang Di Website Kami"

"Pengadilan Agama Bawean".

Profil Singkat Ketua, Hakin dan Karyawan Pengadilan Agama Bawean

	Nama	:	Drs. Agus Suntono.
	Nip	:	19650303 1994 031 007
	Tempat Lahir	:	Ponorogo
	Tanggal Lahir	:	5 Maret 1965
	Jabatan	:	Ketua Pengadilan AgamaBawean

	Nama	:	Muhamad Imron, S.Ag, M.H
	Nip	:	19751026 200003 1 006
	Tempat Lahir	:	Semarang
	Tanggal Lahir	:	26 Oktober 1975
	Jabatan	:	Hakim Pratama Madya
	PendidikanTerakhir	:	S1 Fak. Syariah, S2 Hukum

	Nama	:	Mawardi, S.Ag, M.HI
	Nip	:	19761204 200604 1 001
	Tempat Lahir	:	Kintap
	Tanggal Lahir	:	4 Desember 1976
	Jabatan	:	Hakim Pratama Muda
	PendidikanTerakhir	:	S1 Fak. Syariah, S2 Hukum Islam

		Nama	:	Abdul Halim, SHI
		Nip	:	19830923 200604 1 003
		Tempat Lahir	:	Banjarmasin
		Tanggal Lahir	:	23 September 1983
		Jabatan	:	Hakim Pratama Muda
		PendidikanTerakhir	:	S1 Fa. Syariah

	Nama	:	Achmad Hakim, S.H.
	Nip	:	19580818 198203 1 005
	Tempat Lahir	:	Gresik
	Tanggal Lahir	:	18 Agustus 1958
	Jabatan	:	Panitera/Sekretaris
	PendidikanTerakhir	:	S1 Fak. Hukum

	Nama	:	Halifi, S.H.
	Nip	:	19660807 199203 1 003
	Tempat Lahir	:	Tanjung Pandan
	Tanggal Lahir	:	7 Agustus 1966
	Jabatan	:	Wakil Panitera
	PendidikanTerakhir	:	S1 Fak. Hukum

SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMI

"PENGADILAN AGAMA BAWEAN"

  

Profil Pengadilan Agama Bawean

Segala puja dan sanjung hanya kepadaNya, karna rahmat, taufiq, hidayah dan inayahNyalah kitamampu menyelesaikan Profil Pengadilan Agama Bawean. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum Muslimin hingga akhir zaman, amin.

Dibawah ini adalah profil singkat Pengadilan Agama Bawean

Untuk melihat Denah Letak Pengadilan Agama Bawean klik

SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMI"

PENGADILAN AGAMA BAWEAN

TATA CARA PENGAJUAN PERKARA

1. Untuk perkara perceraian, Pemohon (Suami) atau Penggugat (isteri) mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama;
2. Untuk perkara lainnya, Pemohon atau Penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama;
3. Pengadilan Agama dapat membantu Pemohon atau Penggugat merumuskan permohonan atau gugatan;
4. Pemohon atau Penggugat pada saat pendftaran membawa fotokopi Buku Nikah, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran Anak, dan lain-lain.
5. Pemohon atau Penggugat membayar panjar biaya perkara.
6. Bagi Pemohon atau Penggugat yang tidak mampu (miskin) dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo), dengan melampirkan Surat Ketarangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat.

PROSES PERSIDANGAN

1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;
2. Tahapan Persidangan:
   1. Upaya perdamaian
   2. Pembacaan permohonan atau gugatan
   3. Jawaban Termohon atau Tergugat
   4. Replik Pemohon atau Penggugat
   5. Duplik Termohon atau Tergugat
   6. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
   7. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
   8. Musyawarah Majelis
   9. Pembacaan Putusan/Penetapan
3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
   1. Menetapkan hari sidang ikrar talak;
   2. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;
   3. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

UPAYA HUKUM

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

 I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat      proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. 

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap. 

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. 

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik) __________________________________________________________________________________ 

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.  VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Formulir  

{edocs}formulir permohonan informasi.doc ,600,300,link{/edocs}

"Selamat Datang Di Website Kami"

"Pengadilan Agama Bawean".

Profil Singkat Pegawai Honorer/Kontrak Pengadilan Agama Bawean

	Nama	:	Khairurrasyid
	Nip	:
	Tempat Lahir	:	Gresik
	Tanggal Lahir	:	30 September 1980
	Jabatan	:	Staf Umum / IT
	PendidikanTerakhir	:	SMA

	Nama	:	Khairun Nisa'
	Nip	:
	Tempat Lahir	:	Gresik
	Tanggal Lahir	:	6 Juli 1981
	Jabatan	:	Staf Meja 1 / IT
	PendidikanTerakhir	:

"SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMI"

PENGADILAN AGAMA BAWEAN

 Lapiran VII : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bawe

Nomor    : W13-A35/36/HK.005/SK/I/2011               

Tanggal  : 3 Januari 2010                                                        

PANJAR BIAYA PERKARA EKSEKUSI

 RAPAT RUTIN PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Berbagai macam persoalan telah dibahas dalam setiap rapat rutin di Pengadilan Agama Bawean yang dilaksanakan setiap bulan, hal ini dirasa perlu dan merupakan keharusan sehingga saran-saran, masukan dan hal apa saja yang harus dilakukan serta diperbaiki dalam hal pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Bawean bisa dilaksanakan.

Pelaksanaan rapat rutin kali ini dilaksanakan pada hari jum'at, 2 Maret 2012 jam 09.00 Wib bertemapat di ruang sidang Pengadilan Agama Bawean dan rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bawean dan diikuti oleh seluruh karyawan dan honorer Pengadilan Agama Bawean, dengan agenda rapat sebagai berikut :

1. Pengarahan dan Pembiinaan

2. Penyampaian hasil Pengawasan

3. Evaluasi Kerja dan lain-lain

Banyak hal yang bisa diambil dalam rapat tersebut, banyak juga saran-saran dan keritik serta apa saja yang harus dilakukan untuk kemajuan Pengadilan Agama Bawean yang salah satunyaadalah bagaimana tindak lanjut dari hasil dari pengawasan hakim pengawas supaya ditindak lanjuti.

Mudah-mudahann setelah rapat kali ini, kita (Pengadilan Agama Bawean) bisa melaksanakan apapun dari hasil rapat, apapun yang perlu dibenahi, apapun yang harus diperbaiki, sehingga kedepannya mampu bekerja lebih baik, lebih maksimal, mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan sereta apapun yang sudah menjadi tanggung jawab di Pengadilan Agama Bawean.

---

 

Kapal TNI AL (KRI TELUK JAKARTA-541) yang gagal berlayar ke Bawean

Buruknya cuaca ini pula, juga berakibat besar terhadap segala sesuatu di Pengadilan Agama Bawean berkaitan dengan administrasi, pelatihan, laporan dan sebagainya, pada hari ini saja (jum'at) tgl 16 Maret 2012, Pengadilan Agama Bawean tidak bisa mengikuti Rapat Koordinator di Pengadilan Agama Ponorogo yang dalam hal ini akan membahas STUDI MASALAH HUKUM dan tidak bisa mengikuti Latih tanding PTWP di Ngebel (Ponorogo) dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Bawean ada 3 wakil.

Sedangkan kemarin (Rabu, tangal 14 Maret 2012), Pengadilan Agama Bawean juga tidak bisa mengikuti Sosialisasi SIMAK BMN di KPKN Surabaya, belum lagi terkait pencairan-pencairan dan pengajuan, contohnya saja GUP (Ganti Uang Persedian) yang mana pada hakikatnya sudah harus diajukan tapi karna situasi dan kondisi yang tidak mendukung, kami (Pengadilan Agama Bawean) masih belum bisa mengajukan GUP tersebut.

Tidak terkecuali uang makan, karna hal ini pula hingga saat ini masih belum bisa dicairkan, mau bagaimana lagi ? ya kita sudah tidak bisa melakukan apapun, kecuali menunggu, bersabar dan berdoa (ujar Ketua Pengadilan Agama Bawean) Honor Pegawai Kontrak Pengadilan Agama Bawean juga ikut menjadi korban, hingga saat ini, honor pegawai kontrak belum menerima gaji bulan Pebruari 2012 karna belum bisa dicairkan serta laporan keuangan untuk bulan Januari dan Pebruari belum Rekonsiliasi dengan KPPN Surabaya. untungnya...pengajuan gaji untuk bulan April 2012 sudah diajukan ke KPPN sebelum cuaca ekstrim ini terjadi. jadi ketika alam sudah mulai bersahabat, gaji untuk bulan april ketika sampai waktunya sudah bisa dicairkan.

Bukan itu saja, Pengiriman surat dinas Pengadilan Agama Bawean baik yang berhubungan dengan Kepaniteraan maupun kesekretariatan tidak bisa terkirim, seperti relaas panggilan, tabayyun dan sebagainya dikarenakan kantor POS diBawean juga tidak bisa mengirim dan menerima keluar masuknya surat . kita hanya bisa berharap hal ini segera berakhir dan kondisi alam segera membaik, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar.

"SELAMAT DATANG DI WEBSITE KAMI"

"PENGADILAN AGAMA BAWEAN"

Wilayah Hukum

Wilyah Hukum Pengadilan Agama Bawean dibagi Mejadi 2(dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, adapun bagian-bagiannya sebagai berikut :